Kemenhaj Kebut Persiapan Haji 2026: Transportasi Beres, Akomodasi Madinah Tembus 93 Persen

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia melaporkan perkembangan positif terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M. Memasuki awal tahun, sejumlah layanan vital bagi jemaah di Tanah Suci diklaim hampir rampung sepenuhnya.

Menteri Haji dan Umrah RI, Irfan Yusuf (Gus Irfan), menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mempercepat finalisasi layanan demi kenyamanan jemaah. Saat ditemui di Asrama Haji Jakarta, Pondok Gede, Kamis (8/1/2026), Gus Irfan memaparkan data terbaru kesiapan teknis di Arab Saudi.

Capaian Kesiapan Layanan

Gus Irfan merinci bahwa tiga komponen utama layanan jemaah—transportasi, konsumsi, dan akomodasi—menunjukkan progres yang sangat signifikan:

• Transportasi & Konsumsi: Sudah mencapai 100 persen.
• Akomodasi Madinah: Telah mencapai 93 persen.
• Akomodasi Mekkah: Masih dalam proses finalisasi, dengan target penyelesaian dalam satu minggu ke depan.

“Kami sudah memastikan sebagian besar akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Saudi. Transportasi dan konsumsi sudah 100 persen, sedangkan hotel di Madinah sudah 93 persen,” jelas Gus Irfan.

Fokus Penyelesaian di Mekkah dan Armuzna

Meskipun persiapan di Madinah hampir selesai, Gus Irfan mengakui bahwa pengadaan akomodasi di Mekkah masih menjadi pekerjaan rumah utama dalam beberapa hari mendatang.

“Akomodasi di Mekkah belum terlalu signifikan, tapi Insya Allah dalam satu minggu ini kita pastikan akan bisa segera selesai,” ungkapnya optimis.

Selain itu, Kemenhaj tengah memfinalisasi kerja sama dengan dua syarikah (perusahaan penyedia layanan haji) untuk melayani jemaah Indonesia. Pemerintah juga telah mengunci lokasi-lokasi krusial di kawasan Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) untuk memastikan kelancaran puncak haji.

Komitmen Transparansi dan Integritas

Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan juga menyoroti tantangan non-teknis dalam persiapan haji, khususnya terkait tekanan dari pihak-pihak eksternal yang mencoba menitipkan vendor atau rekanan tertentu. Ia menegaskan bahwa Kemenhaj tetap berpegang teguh pada prinsip akuntabilitas.

“Dalam proses penetapan akomodasi, konsumsi, dan transportasi ini memang banyak kendala. Terutama pihak-pihak yang ingin memasukkan rekanan pesanan mereka. Tapi kita tetap berintegritas, lurus berdasarkan akuntabilitas dan transparansi,” pungkasnya.

Dengan persiapan yang matang ini, pemerintah optimis penyelenggaraan haji 2026 akan berjalan lancar dan memberikan pengalaman ibadah yang nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia.